Pendekatan CTB

Area Prioritas Challenge TB

1. DPPM

Ilustrasi - DPPM

Public Private Mix (PPM) Tuberkulosis berbasis kabupaten/kota atau District-based PPM (DPPM) adalah upaya kolaborasi jejaring layanan kesehatan pemerintah dan swasta untuk menemukan semua pasien tuberkulosis, memastikan mendapatkan layanan tuberkulosis berkualitas sampai sembuh dan mencatat serta melaporkan semua jenis kasus tuberkulosis dengan dukungan organisasi profesi dan komunitas, di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (DKK). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 tahun 2016 pasal 2 bahwa penanggulangan tuberkulosis melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam bentuk jejaring kolaborasi PPM berbasis kab/kota. Pihak yang terlibat dalam upaya ini adalah Dinas Kesehatan Kab/Kota (Tim PPM), fasilitas layanan kesehatan tingkat primer dan fasilitas layanan kesehatan rujukan.

CTB Project melakukan beberapa kegiatan dalam penerapan PPM berbasis kabupaten/kota, meliputi pembentukan Tim PPM kab/kota yang disahkan oleh kepala daerah, pembentukan Koalisi Organisasi Profesi, lokakarya peningkatan jejaring internal dan eksternal fasilitas layanan kesehatan serta monitoring dan evaluasi penerapannya.

Mencakup; Aplikasi WIFI TB, TB Drug Sensitive, Contact Investigation (Investigasi Kontak atau IK), TB Anak, TB prison, TB DM (Diabetes Mellitus), ICF, TB RO (Resistan Obat), TB MDR (Multi Drugs Resistant), PKM PPM, Penguatan jaringan eksternal dan Internal DPPM (PPM di Distrik/Kabupaten), dan AKMS (Advokasi, Komunikasi, dan Mobilisasi Sosial).

2. Manajemen Terpadu TB RO

Ilustrasi - PMDT

Manajemen terpadu TB RO di Indonesia terdiri dari berbagai komponen pendukung antara lain ketersediaan obat yang berkualitas (termasuk obat baru Bedaquiline dan Delamanid), ketersediaan fasyankes pengobatan TB RO, pemantauan dan manajemen efek samping obat secara aktif (MESO-aktif), pengawasan menelan obat secara langsung, serta ketersediaan dukungan psikososioekonomi bagi semua pasien.

Untuk menjamin agar semua pasien terdiagnosis TB RO mendapatkan pengobatan dan layanan TB RO yang berkualitas, Sub Direktorat TB Kemenkes RI bermitra dengan Challenge TB Indonesia memperkenalkan beberapa inovasi seperti Monthly Interim Cohort Analysis (MICA), penilaian mandiri fasyankes TB RO dengan formulir benchmarking, mentoring dan audit klinis, kegiatan minikohort bulanan, dan pendampingan pengobatan TB RO oleh organisasi pasien.

Mencakup; MICA, ND (New Drugs, misalnya Bedaquilline), Cohort review, dan TB RO

3. Rencana Aksi Daerah (RAD)

Ilustrasi - RAD

RAD (Rencana Aksi Daerah) adalah Dokumen kebijakan daerah yang disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi TBC. Secara praktis disusun untuk menjadi dasar dan pedoman bagi OPD dan Aparatur Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya dalam mendorong upaya percepatan penanggulangan TBC. RAD memiliki Dasar hukum antara lain; UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,
PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, dan Permenkes no. 67 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Dalam menginisiasi RAD, Challenge TB bersama Subdit TB berperan dalam pembentukan tim, advokasi ke pemimpin daerah, analisa situasi, penyepakatan indikator dan target, serta perumusan isu strategis, kegiatan, serta anggaran. Pada tangga 14 Desember 2017, yang lalu telah dilangsungkan “Penguatan Komitmen dan Dukungan Lintas Sektor untuk Percepatan Eliminasi TB 2030 Menuju Indonesia Bebas TB” komitmen bersama untuk penanggulangan TBC oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang disaksikan oleh Tjahjo Kumolo, SH, Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, SpM, Menteri Kesehatan Indonesia. Adapun isi komitmen bersama tersebut adalah;

  1. Memprioritaskan eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 melalui respons multisektoral (pemerintah, swasta dan komunitas) di Pusat maupun di setiap provinsi dan kabupaten/kota;
  2. Sinkronisasi program melalui komitmen politik dan kepemimpinan yang efektif
  3. Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi TB provinsi dan kabupaten/kota.

Mencakup; Komitmen Anggaran, Komitmen Politik (Perkada), dan Dokumen RAD

4. Metode Pemeriksaan TBC

Ilustrasi - Metode Pemeriksaan TBC

Pemeriksaan TBC dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pemeriksaan mikroskopis, biakan, sampai tes cepat molekuler (TCM TBC). Pemeriksaan TBC yang resistan obat (TBC RO) hanya dapat dilakukan dengan uji kepekaan yang juga mempunyai bermacam metode mulai dari metode fenotipik menggunakan media padat dan cair sampai metode genotipik yang berbasis molekuler seperti TCM dan Line Probe Assay (LPA).

Pemanfaatan teknologi diagnosis TBC dengan metode tes cepat berbasis molekuler merupakan terobosan dalam percepatan penanggulangan TBC di Indonesia. Penggunaan TCM TBC tersebut dapat mempercepat diagnosis terduga TBC dan TBC resistan obat sehingga pasien dapat didiagnosis dan diobati sedini mungkin. TCM TBC dapat mendeteksi M. tuberculosis dan resistensi terhadap rifampisin sebagai salah satu Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang utama hanya dalam waktu 2 jam. Sementara LPA lini dua dapat mendeteksi resistansi golongan OAT lini dua dalam waktu 2 hari. Dengan demikian jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan metode biakan dan uji kepekaan dengan metode fenotipik menggunakan media padat yang memerlukan waktu 3-4 bulan dan 6 minggu bila menggunakan media cair.

Mencakup; TCM (Tes Cepat Molekuler), dan Laboratory support

5. TB-HIV & Penjara

Ilustrasi - TB HIV

Siapapun dapat terinfeksi tuberkulosis, tetapi ODHA lebih rentan tertular sehingga penyakit TBC menjadi lebih cepat aktif. Jika ODHA dengan TBC aktif tidak diobati maka akan menyebabkan kematian lebih cepat. Jika infeksi TBC pada ODHA menjadi aktif, jumlah CD4*akan menurun drastis. (CD4 adalah jenis sel darah putih yang berperan penting dalam memerangi infeksi).

Challenge TB (CTB) mendukung Kementerian Kesehatan RI dalam bentuk bantuan teknis di level nasional, provinsi, kota/kabupaten termasuk di lapas/rutan dalam penguatan koordinasi antara program TB dan HIV, penyusunan kebijakan kolaborasi TB-HIV, panduan teknis kolaborasi TB-HIV dan materi pelatihan TB-HIV serta penguatan kapasitas petugas TB dan HIV tentang TB-HIV. Seiring dengan kebutuhan nasional, CTB juga mendukung kegiatan inovasi akselerasi kolaborasi TB-HIV melalui kegiatan Joint Service Delivery meliputi peningkatan akses tes HIV pada pasien TB dan akses layanan ART pada pasien TB-HIV, intensifikasi penemuan kasus TB diantara Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) melalui utilisasi TCM dan pemberian pengobatan Isoniazid (PP-INH) sebagai pencegahan tuberkulosis pada ODHA serta pelibatan komunitas TB dan HIV dalam kegiatan TB-HIV.

Mencakup; HIV Testing, Access to ARV, dan Cllinical mentoring

6. Surveilans & Monev (Monitoring dan Evaluasi) TBC

Ilustrasi - Sistem Survailans TBC

Tuberkulosis menjadi salah satu penyakit yang penanggulangannya menjadi komitmen global dalam MDGs. Penanggulangan TBC di Indonesia menggunakan strategi DOTS sejak tahun 1995 yang bertujuan untuk memutuskan penularan dan menurunkan insidensi TBC di masyarakat. Untuk menilai kemajuan atau keberhasilan program penanggulangan TBC digunakan beberapa indikator program yaitu Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate= CDR) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate= SR). Target capaian minimal CDR nasional yaitu 70% dan target capaian minimal SR nasional adalah 85%. Surveilans TBC berperan untuk menyediakan data yang valid bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam penanggulangan TBC. Peran CTB dalam penguatan surveilans TBC yaitu monitoring dan validasi data TBC, supervisi pencatatan dan pelaporan, on the job training dan pelatihan, implementasi sistem informasi TBC yang dipakai saat ini (SITT, e-TB Manager, WiFi TB, SITRUS), pelaksanaan aktif surveilans di Rumah Sakit, implementasi integrasi sistem informasi TBC dengan SIMRS dan pembuatan Sistem Informasi TBC yg baru (SITB).

Mencakup; RR (Recording-Reporting) & Validasi Data, CxAlert, Innovation Tracking Tool, SITRUST, SIMPEL, SITT & SITB, dan E-TB Manager

7. Operational Research
UNION Conference